Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turunkan Kain Hitam, Dewan Pengawas TVRI Dinilai Tidak Pro-karyawan

Kompas.com - 20/01/2020, 12:46 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal menilai, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tidak berpihak pada karyawan.

Hal itu, kata dia, terlihat dari perintah Dewas untuk menurukan kain hitam yang dipasang karyawan sebagai bentuk kekelaman masa depan TVRI setelah pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama.

"Kita nilai juga kan kalau kita lagi speak up kan minta perhatian terus tiba-tiba diturunkan kan berarti sepertinya enggak ada semangat untuk membela karyawannya. Di Dewas-nya ya. Enggak berpihaklah begitu kayaknya," kata Agil pada Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Agil mengatakan, penyelimutan kain hitam di beberapa titik Gedung TVRI hanya aspirasi permintaan tolong karyawan kepada presiden.

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Sebab, semua karyawan bangga memakai seragam TVRI setelah beberapa tahun belakangan mendapat rating penyiaran yang cukup baik di masyarakat karena andil Helmy Yahya.

"Padahal kita tuh di konteks kain hitam itu kita sebenarnya speak up saja loh untuk Pak Presiden tolong dong kita, bantuin karyawan, bantuin TVRI," ujar dia.  

"Kita lebih kepada ayo dong mari tolongin TVRI kita tuh lagi bangga-bangganya memakai seragam TVRI," ujar Agil.

Sebelumnya, sejumlah karyawan TVRI menyelimuti beberapa bagian Gedung TVRI dengan kain hitam.

Ada beberapa titik di kawasan TVRI diselimuti kain hitam sejak Minggu (19/1/2020) malam, salah satunya di pagar depan Gedung TVRI.

Kemudian, di sisi utara Gedung Penunjang Operasional (GPO).

"Hanya sepanjang pagar 250 meter, pagar depan ditutupin kain hitam semua kemudian di sisi utara Gedung GPO, GPO itu Gedung Penunjang Operasional. Itu ada spanduk besar turun dari atas #SaveTVRIJanganKerdilkanKami," ujar dia. 

Baca juga: Komisi I DPR Agendakan Pemanggilan Dewas TVRI dan Helmy Yahya

Presenter Helmy Yahya resmi dicopot sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI pada Kamis (16/1/2020).

Tak terima atas keputusan tersebut, Helmy Yahya pun angkat suara dengan menggelar jumpa pers di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2020).

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRIadalah pendanaan penayangan Liga Inggris.

Poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

Akan tetapi, Helmy Yahya bersuara bahwa telah melaporkan pembiayaan tayangan Liga Inggris itu pada Dewan Pengawas TVRI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Akan Jaring Figur untuk Hadapi Pilkada Mulai 1 Mei 2024

PKB Akan Jaring Figur untuk Hadapi Pilkada Mulai 1 Mei 2024

Nasional
Soroti Rekonsiliasi Nasional, Pengamat: Jangan-jangan Ini Narasi Elite, Masyarakat Kita Lebih Cerdas...

Soroti Rekonsiliasi Nasional, Pengamat: Jangan-jangan Ini Narasi Elite, Masyarakat Kita Lebih Cerdas...

Nasional
Peneliti BRIN: Apakah dengan Mengubah KKB Jadi OPM Akan Akhiri Krisis Kemanusiaan di Papua?

Peneliti BRIN: Apakah dengan Mengubah KKB Jadi OPM Akan Akhiri Krisis Kemanusiaan di Papua?

Nasional
PKS Ungkit Pengalaman Puluhan Tahun Jadi Oposisi di Era SBY dan Jokowi, tapi Siap Masuk Pemerintahan

PKS Ungkit Pengalaman Puluhan Tahun Jadi Oposisi di Era SBY dan Jokowi, tapi Siap Masuk Pemerintahan

Nasional
Terungkap, Dugaan Kementan Beri THR untuk Komisi IV DPR dan Fraksi Nasdem

Terungkap, Dugaan Kementan Beri THR untuk Komisi IV DPR dan Fraksi Nasdem

Nasional
Jokowi Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Bareng Menteri dan Relawan, Budi Arie Sebut Bukan Agenda Politik

Jokowi Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Bareng Menteri dan Relawan, Budi Arie Sebut Bukan Agenda Politik

Nasional
SYL Diare, Sidang Pemeriksaan Saksi Dilanjutkan Pekan Depan

SYL Diare, Sidang Pemeriksaan Saksi Dilanjutkan Pekan Depan

Nasional
KSAL Kunjungi Industri Pertahanan Strategis China yang Produksi Kapal Selam dan Drone

KSAL Kunjungi Industri Pertahanan Strategis China yang Produksi Kapal Selam dan Drone

Nasional
PGI: Pelibatan Gereja dalam Penyelesaian Konflik di Papua Sangat Kurang, Bahkan Nyaris Tak Ada

PGI: Pelibatan Gereja dalam Penyelesaian Konflik di Papua Sangat Kurang, Bahkan Nyaris Tak Ada

Nasional
Jokowi Undang Sejumlah Menteri Nobar Indonesia Vs Uzbekistan, Ada Budi Arie dan Zulhas

Jokowi Undang Sejumlah Menteri Nobar Indonesia Vs Uzbekistan, Ada Budi Arie dan Zulhas

Nasional
Soa Kans PKS Gabung Prabowo, Golkar: Sensitif, Harus Didalami Para Ketum

Soa Kans PKS Gabung Prabowo, Golkar: Sensitif, Harus Didalami Para Ketum

Nasional
Hadiri Musrenbang Jateng, Menpan-RB Tekankan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Harus Berjalan Selaras

Hadiri Musrenbang Jateng, Menpan-RB Tekankan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Harus Berjalan Selaras

Nasional
Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Jadi Kapolda Sulawesi Tenggara

Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Jadi Kapolda Sulawesi Tenggara

Nasional
Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Bareng Jokowi, Budi Arie: Yakin Menang, Mainnya Sistematis

Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Bareng Jokowi, Budi Arie: Yakin Menang, Mainnya Sistematis

Nasional
Menlu Retno Harap Norwegia Motori Negara Maju Dukung Keanggotaan Palestina di PBB

Menlu Retno Harap Norwegia Motori Negara Maju Dukung Keanggotaan Palestina di PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com