Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kompas.com - 14/12/2019, 12:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, kerja sama layanan know your customer berbasis elektronik atau e-KYC juga akan diterapkan di 33 rumah sakit (RS) di Indonesia.

Menurut Zudan kerja sama dengan 33 rumah sakit ini dalam rangka membangun layanan rumah sakit terintegrasi.

"Jadi semangatnya, kita ingin membangun integrated hospital. Nah di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 33 rumah sakit yang besar," ujar Zudan ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: Kemendagri Jamin Tak Ada Pembocoran Data Kependudukan lewat Kerja Sama e-KYC

Beberapa di antara RS besar itu yakni RS Pusat Otak Nasional, (Jakarta), RSCM (Jakarta), RSUD Dr Soetomo (Surabaya), RSUP Dr Sardjito (Yogyakarta), RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo (Makassar).

Menurut Zudan, puluhan RS itu ingin menggunakan data kependudukan Dukcapil baik secara biometrik atau dengan identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Program e-KYC ini, kata dia, akan diterapkan selayaknya yang sudah diberlakukan dalam layanan perbankan.

"Jadi kalau pasien datang enggak perlu pakai apa-apa, cukup sidik jari jempol, sidik jari tengah, sidik jari manis dan sidik jari kelingking," ungkap Zudan.

Baca juga: Teken Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Kemendagri: Untuk Permudah Pelayanan Perbankan dan Kesehatan

Sebab, dalam database kependudukan Dukcapil sudah ada rekam data sidik jari individu yang disimpan.

Kemudian, jika individu merupakan difabel daksa atau mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa menggunakan sidik jari, Zudan mengatakan bisa melalui face recognition atau pengenalan wajah.

"Jadi saya ingin mengajak bahwa kita sudah mulai bertransformasi dari yang biasanya mengisi formulir menuju tidak mengisi apapun," tutur Zudan.

"Cukup dengan menyebutkan NIK-nya, atau menggunakan jari atau jempolnya untuk membuka data kita (data kependudukan) untuk pelayanan dirinya, " lanjut dia.

Baca juga: Dukcapil dan VeriJelas Teken Kontrak Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perbankan

Zudan menambahkan, layanan e-KYC yang berbasis data kependudukan ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara lebih luas.

Saat pasien melakukan pengobatan dengan berpindah RS, sudah ada dokumentasi medis dan pengobatan yang tercatat.

"Jadi pernah diberi obat apa, pernah sakit apa, berobatnya kapan, itu bisa ketauan semua," tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pemanfatan data kependudukan dengan PT Jelas Karya Wasantara di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan Direktur Umum PT Jelas Karya Wasantra (VeriJelas), Alwin Jabarti Kiemas.

"Melalui kerja sama ini, PT Jelas dapat bertindak sebagai penyelenggara platform bersama untuk proses verifikasi berbasis Electronic Know Your Customer atau e-KYC, " ujar Zudan.

Menurut dia, e-KYC dapat digunakan untuk mempermudah proses verifikasi data calon nasabah untuk keperluan perbankan, keperluan kesehatan hingga koperasi.

Lewat platform ini, proses pelayanan perbankan, kesehatan hingga koperasi yang membutuhkan verifikasi NIK, verifikasi KTP elektronik dan verifikasi foto wajah dapat dilakukan dengan basis data kependudukan Dukcapil.

Kompas TV Data kependudukan di Indonesia diharapkan semakin akurat. tujuannya agar segala kebijakan pemerintah tidak meleset. Salah satu caranya dilakukan melalui sensus penduduk.<br /> <br /> Ada yang berbeda dengan sensus penduduk tahun depan. Badan pusat statistik akan melakukan secara online alias real time dengan target partisipasi sampai 23 persen<br /> <br /> Sensus akan dilakukan secara bertahap yaitu 2 tahun. Basis data yang dipakai adalah angka Dukcapil. Dari jumlah penduduk 267 juta jiwa di tahun 2020, BPS akan mengambil sampel dan melakukan survei lewat 19 pertanyaan. Kemudian di tahun 2021 sampel yang sama akan disurvei kembali dengan 82 pertanyaan.<br /> <br /> Hasil sensus nanti akan langsung terhubung ke sistem di sejumlah kementerian agar tidak ada perbedaan data. Menurut pengamat kebijakan publik perbedaan data kependudukan antara BPS dan kementerian yang selama ini terjadi menghambat proses distribusi kebijakan pemerintah pusat. #Sensuspenduduk #BPS #Sensus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

Nasional
Idrus Marham Dengar Kabar Golkar Dapat 5 Kursi Menteri dari Prabowo

Idrus Marham Dengar Kabar Golkar Dapat 5 Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo-Anies Mesra Saat Penetapan di KPU | Sinyal PKB Gabung Pemerintahan Mendatang

[POPULER NASIONAL] Prabowo-Anies Mesra Saat Penetapan di KPU | Sinyal PKB Gabung Pemerintahan Mendatang

Nasional
Rute Transjakarta 3C Rusun Kapuk Muara-Penjaringan

Rute Transjakarta 3C Rusun Kapuk Muara-Penjaringan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com