Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

SURABAYA, KOMPAS.com - Ribuan buruh lintas industri di Jawa Timur menggelar deklarasi di Surabaya, Senin (14/10/2019).

Mereka berkomitmen menjaga kondusifitas di Jawa Timur menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang.

Ribuan buruh tersebut dihadirkan oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur yang berasal dari 43 asosiasi usaha, seperti Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan, Asosiasi Persepatuan, Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman, hingga Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran.

Baca juga: DPRD Jateng Janji Sampaikan Tuntutan Buruh ke Pemerintah Pusat

Hadir dalam deklarasi tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetya Boedi.

"Kami berkomitmen menolak gerakan massa yang memicu perpecahan dan tidak akan menyebar hoaks atau termakan kabar hoaks," kata Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi.

Situasi aman di Jawa Timur, kata dia, akan menciptakan kondisi perekonomian yang stabil sehingga menguntungkan aktifitas perekonomian.

"Sebaliknya jika suasana Jawa Timur tidak kondusif, otomatis mengancam perekonomian," terang Nur Cahyudi.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengapresiasi aksi deklarasi para buruh tersebut.

Dia berharap kondisi aman dan tentram terjaga hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pekan depan.

"Semoga kondisi tersebut juga terjadi di daerah lain, khususnya di ibu kota," katanya.

Sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih digelar pada pukul 14.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Tak Kalah dengan Mahasiswa, Polisi yang Jaga Demo Buruh Bawa Poster dengan Tulisan Menggelitik

Polda Metro Jaya mengeluarkan deskresi untuk tidak menerima izin aksi pada 20 Oktober 2019, bahkan sejak 15 Oktober demi menjaga suasana kondusif ibu kota jelang hari pelantikan.