Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Kompas.com - 25/07/2019, 12:02 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pertemuan para tokoh politik sejak awal pekan hingga Rabu (24/7/2019) kemarin, memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika koalisi dan konstelasi politik jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2019.

Pada Selasa (23/7/2019), para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar pertemuan. Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan.

Sementara, pada Rabu kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan sekaligus santap siang.

Di tempat yang berbeda pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasca bertemu Anies, Surya Paloh melontarkan wacana soal Pilpres 2024.

Baca juga: Cerita Megawati, Prabowo, dan Nasi Goreng...

Apakah dinamika yang terjadi selama beberapa hari ini menunjukkan adanya perpecahan dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai, manuver para petinggi parpol tak akan serta merta mengubah konstelasi koalisi.

“Itu bukan (perpecahan koalisi), karena sudah tutup buku lah istilahnya. Jadi tidak ada istilah pecah kongsi dan seterusnya. Ini lembar baru, momentum baru. Ini arena baru yang kemudian para pemain menyesuaikan diri,” kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/7/2019) malam.

Pertemuan para tokoh politik ini, kata dia, bisa jadi menggambarkan adanya pergeseran orientasi kepentingan politik dari yang sebelumnya fokus di pemenangan Pilpres 2019 menjadi kepentingan di arena selanjutnya.

“Jadi ini kemudian menjadi semacam lembaran baru bagi para elite politik untuk melihat dan merancang pengelolaan politik ke depan,” jelas Mada.

“Ke depan itu dalam artian jangka pendek terkait dengan 2019-2024. Periode ke- 2 Pak Jokowi termasuk di situ isu kabinet, isu pengelolaan lembaga legislatif, dan yang jangka panjang untuk Pilpres 2024,” lanjut dia.

Analisa terhadap pertemuan para tokoh politik

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Mada menilai, pertemuan empat ketum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Nasdem Surya Paloh, tidak dapat diartikan sebagai perpecahan di internal koalisi.

“Misalnya soal susunan kabinet dan soal struktur di DPR. Siapa kemudian yang akan mendapat jabatan apa di DPR karena itu juga sangat menentukan relasi antara DPR dengan pemerintahan periode ke-2 Jokowi,” ujar dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Pasca-pertemuan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengakui, salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal komposisi Pimpinan MPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com