Puluhan Smelter Tutup, Wali Kota Pangkal Pinang Khawatir Ada Ribuan Pengangguran

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mulai mengkhawatirkan dampak penutupan puluhan smelter timah.

Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Akli mengatakan, lebih dari empat puluh smelter berhenti beroperasi, dan separuhnya berada di wilayah Pangkal Pinang.

"Jika satu smelter merekrut 50 orang, kali 20 smelter sudah seribu tenaga kerja yang berhenti. Belum lagi dampak pada anak, istri hingga nenek mereka. Ini soal pendapatan keluarga," kata Maulan kepada awak media, seusai mengunjungi smelter di daerah Ketapang, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Investor China Bangun Pabrik Smelter Senilai Rp 14 Triliun di Konawe

Dia menuturkan, banyak laporan pada Pemkot Pangkal Pinang terkait smelter yang harus ditutup karena tidak bisa ekspor.

Penutupan itu selain berdampak pada penerimaan pajak negara, juga dikhawatirkan menyebabkan pengangguran massal. Dampak lain yang dikhawatirkan pemkot, meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas.

"Saya sudah cek kondisinya, tidak hanya kata orang. Nanti akan saya laporkan langsung ke presiden saat pertemuan di Semarang," ujarnya.

Salah satu pengelola smelter dari United Smelting, Zainal Arifin, mengakui adanya penghentian operasi.

Baca juga: CEO Freeport: Kami Akan Bangun Smelter seperti yang Diminta Pak Presiden

Menurut Zainal, perusahaan terkendala sertifikasi yang diberlakukan pemerintah sehingga produk olahan tidak bisa dipasarkan.

Informasi yang dirangkum Kompas.com, total terdapat sebanyak 49 smelter yang sertifikasi clean dan clear (CNC) yang tidak berlaku lagi, sementara lainnya belum mengantongi sama sekali.

Sertifikasi CNC ini meliputi keterangan asal usul pasir timah yang hendak dilebur menjadi timah batangan.

Sejauh ini hanya PT Timah Tbk yang dilaporkan mengantongi sertifikasi lengkap sehingga bisa menggalang ekspor.