Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Tegaskan Tak Ada Intervensi Pada Penunjukkan Plt Ketum Suharso Monoarfa

Kompas.com - 19/03/2019, 23:00 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menegaskan, pemilihan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP tidak diintervensi pihak luar.

Suharso dipilih untuk menggantikan Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP yang diberhentikan karena terseret kasus korupsi.

"Tidak ada intervensi dari eksternal atas rapat harian DPP kemarin," kata Arwani usai acara diskusi bertajuk "Menakar Elektabilitas Capres Pasca OTT KPK & Debat Cawapres", di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: PPP Jabar Pertanyakan Pemilihan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Penunjukan Suharso sebagai Plt atas kesepakatan bersama yang diambil melalui rapat pengurus harian DPP PPP yang juga dihadiri para Ketua Majelis PPP.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen Senaya , Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dalam rapat tersebut, masukan datang dari pengurus DPP, senior partai, dan anggota majelis partai. Rapat tersebut pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat Suharso sebagai Plt.

"Pada akhirnya menyimpulkan kita membutuhkan sosok yang cepat, kuat, bisa menjalankan bus PPP, yang sempat terhenti di tengah jalan karena sopirnya tidak sanggup untuk melanjutkan lagi," ungkapnya.

Baca juga: Rabu Besok, PPP Gelar Mukernas Kukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Nantinya, hasil rapat tersebut akan dibawa dan dikukuhkan di musyawarah kerja nasional (Mukernas), pada Rabu (20/3/2019).

Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: PPP Hormati Langkah KPK Geledeh Kantor DPP PPP

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Kompas TV Kasus suap jual beli jabatan kembali terjadi. Kali ini tersangkanya adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Apakah aturan yang ada masih belum mampu mencegah kasus-kasus seperti ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, I Made Suwandi. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Serta tersambung juga melalui sambungan telepon Irjen Kemenag periode 2012-2017, M Yasin. #JualBeliJabatan #OTTRomy #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com