Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik Kepentingan, KPU Tak Lagi Undang Menteri dalam Debat

Kompas.com - 19/03/2019, 22:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pihaknya tak akan mengundang menteri sebagai tamu undangan debat keempat pilpres yang akan diadakan pada Sabtu (30/3/2019).

Dikhawatirkan, jika menteri diundang oleh KPU, muncul konflik kepentingan untuk mendukung capres petahana.

"Kalau untuk debat yang keempat kemungkinan ditiadakan KPU mengundang menteri," kata Pramono usai rapat debat keempat pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Enggan KPU Undang Menteri Sejak Awal Debat Pilpres

"Karena debatnya antara calon presiden, maka dikhawatirkan ada menteri yang berkepentingan karena menteri adalah pembantu presiden yang saat ini menjadi petahana," sambungnya.

Pramono mengatakan, ketentuan tak mengundang menteri telah disepakati oleh kedua tim kampanye. Keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang panjang.

Ia berharap supaya Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) sama-sama bisa menerima keputusan tersebut.

Baca juga: TKN Pertanyakan Alasan KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Pilpres

Lagipula, kesepakatan tersebut sudah muncul saat rapat persiapan akhir debat ketiga. Tetapi, di debat ketiga menteri tetap diundang lantaran undangan sudah terlanjur disebar.

Di debat keempat menteri tetap boleh hadir, tetapi jika diundang oleh tim kampanye, baik TKN maupun BPN. Sehingga, kehadiran menteri bisa dibilang untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat, tidak lagi berposisi netral.

"Kalau diundang oleh tim kampanye, mereka bukan sebagai menteri, berarti sebagai anggota tim kampanye masing-masing paslon, itu silahkan saja," ujar Pramono.

Baca juga: KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Keempat dan Kelima

Ia menambahkan, dalam debat keempat KPU akan lebih mengutamakan mengundang akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan tema debat.

Debat keempat pilpres akan digelar Sabtu (30/3/2019). Peserta debat ialah calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Tema debat keempat yaitu ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat di antaranya Metro TV, SCTV, dan Indosiar.

Kompas TV Debat yang diikuti oleh kedua kandidat calon wakil presiden, yang berlangsung Minggu (17/3) malam, dinilai banyak pihak berlangsung datar. Namun saling kritik tetap muncul di antara kedua cawapres itu. Apakah debat kedua calon wakil presiden kemarin malam sudah sesuai dengan harapan masyarakat? #debatcawapres2019 #debatcawapres #pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com