Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Luapkan Kekesalannya di Hadapan Alumni SMA...

Kompas.com - 11/02/2019, 07:38 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin sore, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjawab beberapa tudingan yang selama ini menimpanya.

Dia menyampaikannya di hadapan alumni SMA Jakarta yang baru mendeklarasikan dukungan mereka di Istora Senayan, Minggu (10/2/2019).

Berbagai tudingan dia jawab, mulai dari isu soal presiden antek asing hingga kebocoran anggaran. Jokowi terdengar kesal ketika menjawab semua itu.

Dia sampai memberikan penekanan dengan mengulang-ulang beberapa kata.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Keberhasilan Dana Desa...

Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan Jokowi yang menangkis hoaks mengenai dirinya:

1. Anggaran bocor

Jokowi menumpahkan kegusarannya mengenai tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal anggaran yang bocor. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada kebocoran anggaran 25 persen.

"Saya sampaikan anggaran kita di 2018 itu lebih Rp 2.000 triliun. Kalau 25 persen bocor, artinya kan Rp 500 triliun. Itu duit Rp 500 T ada di mana? Saya tanya, hitungannya dari mana?" kata Jokowi.

Jokowi menyebut, semua anggaran yang masuk dalam APBN sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, begitu juga dengan laporan pertanggungjawabannya. Semua fraksi menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut.

Baca juga: Gusar Anggaran Negara Disebut Bocor, Jokowi Tanya Hitungannya dari Mana?

Jokowi menyampaikan ini dengan nada yang berapi-api. Dia sampai mengulang-ulang kata "bocor" yang dituduhkan Prabowo.

"Jangan sampai sudah tanda tangan, semua partai sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor dari mana?" kata Jokowi.

Jokowi mengatakan setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap APBN. Kebocoran anggaran pasti terdeteksi oleh BPK.

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun Dikatakan Presiden Antek Asing, Ini Saatnya Saya Berbicara...

 

Namun, faktanya, BPK justru memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada sebagian besar kementerian dan lembaga negara.

2. Presiden antek asing

Selain itu, Jokowi juga menjawab tudingan terhadapnya sebagai presiden antek asing. Dia sudah mendapatkan tuduhan itu selama empat tahun terakhir, tepatnya sejak pertama kali menjabat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang



Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com