Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wuih... Indonesia Punya Klub Poligami

Kompas.com - 19/10/2009, 20:39 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat Institut Perempuan menolak adanya klub poligami Indonesia yang diluncurkan di Hotel Grand Aquila Bandung, Sabtu (17/10) malam.

"Kami menolak klub poligami Indonesia yang diluncurkan malam kemarin. Peluncuran klub poligami ini telah menyakiti hati perempuan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan," kata Direktur LSM Institut Perempuan Elin Rozana, Senin (19/10) di Bandung.

Ia menjelaskan, sebagai LSM yang bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan, pihaknya menilai klub poligami telah melanggar konferensi yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

"Jelas, klub poligami ini telah melanggar konferensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah ditandatangani pemerintah. Salah satu bentuk kekerasan dalam konferensi tersebut ialah poligami," ujar Elin.

Menurut dia, alasan lain turut menjadi dasar penolakan terhadap klub poligami. Berdasarkan pengaduan yang diterima pihaknya selama ini, praktik poligami menimbulkan tekanan psikis, penganiayaan fisik, dan penelantaran, baik istri maupun anak. 

Namun, ketika disinggung mengenai perlu atau tidaknya pembubaran terhadap klub poligami tersebut, Elin menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang melakukan pembubaran terhadap sebuah perkumpulan.

"Kami selalu mengkritisi permasalahan poligami karena ini merupakan salah satu bentuk kekerasan, sedangkan untuk masalah pembubaran klub poligami itu bukan wewenang kami," katanya.

Dimulai dari Malaysia

Pada Sabtu malam lalu, bertempat di Hotel Grand Aquila Bandung, sebanyak 150 undangan dari seluruh Indonesia memeriahkan acara peluncuran Klub Poligami Indonesia.

Para tamu undangan yang datang di antaranya dari Papua, Jakarta, Tasikmalaya, dan Garut. Dalam peresmian tersebut, hadir juga ketua klub poligami Malaysia Global Ikhwan Chodijah Binti Am.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com