Kalla Prihatin Kasus Herman SS

MEDAN, KOMPAS.com —  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, menyatakan prihatin terhadap dugaan adanya intervensi lembaga dalam kasus penyidikan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur.

"Pasalnya, apabila pemilu nantinya dilakukan tidak jujur dan adil, maka pemilu itu akan cacat. Jika pemilu menjadi cacat, maka demokrasi itu terancam. Demokrasi itu adalah kepercayaan sehingga jika kepercayaan itu hilang, demokrasi pun hilang," ujar Kalla, saat ditanya pers di pesawat terbang,dalam perjalanan kampanyenya di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (17/3).

Sebelumnya diberitakan bahwa mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas intervensi Mabes Polri terhadap perkara dugaan pemalsuan DPT di Bangkalan dan Sampang dalam Pilkada Jawa Timur, Januari 2009.

Herman sedianya baru akan pensiun 1 Juni 2009. Namun, pada 14 Februari dirinya dicopot dari jabatan Kepala Polda Jatim. Selanjutnya, Herman diganti oleh Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Polda Kalimantan Selatan.

Ketika penggantian itu dilakukan, Herman tengah menangani perkara dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada Jatim. Sehari sebelum serah terima jabatan (sertijab) kepala polda, yaitu pada 18 Februari 2009, Herman mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara itu, yakni Kepala KPU Jatim Wahyudi Purnomo. Dengan demikian, status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Sejak masih dalam penyelidikan, Herman mengaku pernah ditelepon dari Mabes Polri pada 9 Februari 2009 dan diminta untuk tidak reaktif terhadap kasus tersebut. Atas latar belakang itu, Herman mengajukan pengunduran diri dari Kepolisian Negara RI.

Bagaimana sikap Kalla? Saat ditanya, ia mengatakan, "Secara struktural, kepolisian bisa menyidiknya. Mulai dari Kapolda sampai dengan Mabes Polri. Artinya, kalau nantinya masuk ke pengadilan, formalnya sudah selesai. Namun, inti pokoknya, apa benar pemilu itu menjadi jujur dan adil? Sebab, dalam pemilu jujur dan adil harus dipertahankan. Apalagi pemilu kita harus kredibel," tandas Kalla.

Menurut Kalla, dengan adanya kasus tersebut, pemilu yang jujur dan adil kini menjadi taruhannya. "Itu supaya pemilu kita tetap kredibel dan dipercaya orang. Kalau pemilu kita tidak dipercaya orang karena tidak jujur dan tidak adil, pemilu kita menjadi cacat. Kalau begitu pemilu kita terancam," tambah Kalla lagi.

Dikatakan Kalla masalah pemilu yang jujur dan adil bukan hanya masalah untuk partai politi peserta pemilu saja, akan tetapi juga masalah bagi rakyat yang menggunakan hak politiknya. "Jadi, demokrasi harus dijaga. Kalau ada kecurangan...ya kalau ada ya... Karena demokrasi kita itu kan kepercayaan. Kalau kita hilang kepercayaannya, demokrasi itu juga hilang. Iya, kan?" ujar Kalla.

Kalla kemudian meminta Polri harus menjelaskan kasus intervensi tersebut ke masyarakat supaya tidak terjadi lagi kecurangan mengingat pemilu sudah sangat dekat waktunya.

Adapun penetapan tersangka terhadap Wahyudi sendiri dilakukan setelah polisi menemukan adanya dugaan pemalsuan DPT di Bangkalan dan Sampang. Dalam penyelidikan diketahui, jumlah pemilih dalam DPT di kedua kabupaten itu 1.244.619 orang yang tercatat di 2.768 lembar salinan DPT di setiap tempat pemungutan suara.

Dari jumlah itu, setelah dicocokkan dengan soft copy KPU Jatim, 345.034 data pemilih atau 27,65 persen di antaranya berisi data yang tidak benar. Sementara dari 368 lembar salinan DPT yang memuat 128.390 data pemilih, diketahui ada 29.949 data yang tidak benar.

Kasus pemalsuan DPT berawal saat pendukung tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), menggelar unjuk rasa secara bersamaan di Kantor Panitia Pengawas Pemilu Jatim, Markas Polda Jatim, dan Kantor KPU Jatim, 9 Februari.